JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Indonesia bisa mengatur harga komoditas sumber daya alam (SDA) melalui Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
“Dengan bursa komoditas yang diperintahkan oleh Bapak Presiden itu, diharapkan seluruh komoditas sumber daya alam kami, yang kami hasilkan dari negara kami, ya kami sendiri yang mengatur harganya,” ujar Bahlil ketika ditemui di sela-sela acara The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Bahlil menjelaskan bahwa selama ini negara lain yang mengatur harga komoditas sumber daya alam Indonesia. Bahlil merujuk kepada harga batu bara yang rendah, yakni sempat menyentuh 97,65 dolar AS per ton pada periode kedua Juli 2025.
“Begitu kami bikin pengetatan, menjaga supply and demand, harganya sekarang sudah mulai bagus,” ucap Bahlil, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Berdasarkan penetapan Kementerian ESDM, Harga Batubara Acuan (HBA) periode kedua Agustus 2026 sebesar 124,06 dolar AS per ton, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan harga batu bara acuan pada Juli 2025.
Oleh karena itu, Bahlil menegaskan bahwa dengan hadirnya Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, pemerintah menargetkan agar Indonesia memiliki keleluasaan dalam mengatur harga komoditas SDA-nya sendiri.
“Bapak Presiden Prabowo itu ingin agar seluruh kekayaan yang ada di dalam negara kami itu diatur seutuhnya oleh negara kami dengan harga keekonomian yang baik,” kata Bahlil, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia memiliki Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Presiden Prabowo mengatakan pembentukan bursa tersebut merupakan tahap lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang tengah dijalankan pemerintah. Pemerintah juga telah membahas rencana tersebut bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut Presiden Prabowo, Indonesia selama puluhan tahun menjadi salah satu produsen terbesar dunia untuk berbagai komoditas strategis, seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, dan karet.
Namun, Presiden Prabowo menilai harga sejumlah komoditas Indonesia selama ini masih banyak ditentukan melalui bursa komoditas di luar negeri. Kondisi tersebut dinilai perlu diubah agar Indonesia sebagai negara produsen memiliki peran lebih besar dalam menentukan harga komoditasnya.
Pemerintah akan mengoperasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan OJK. Melalui bursa tersebut, pemerintah menargetkan terbentuknya Indonesia Reference Price atau harga referensi Indonesia untuk berbagai komoditas utama ekspor.
