FINANSIALINSIGHT.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengesahkan undang-undang sanksi baru terhadap Rusia dengan selisih suara 262 berbanding 159. Aturan bipartisan ini memberi Presiden Donald Trump kewenangan menjatuhkan tarif hingga 100 persen kepada negara mana pun yang masih membeli energi dari Moskow. Bagi pasar global, langkah ini berpotensi mengubah peta perdagangan minyak dan gas, terutama bagi importir besar seperti China dan India.
Ketua DPR AS Mike Johnson menyambut pengesahan tersebut dan menyebutnya sebagai instrumen untuk meningkatkan tekanan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menilai aturan itu akan mempersempit ruang gerak Moskow dalam membiayai perang di Ukraina.
"Terlalu lama, Putin telah membiayai perang yang menghancurkan ini dengan uang dan sumber daya dari negara-negara yang bersedia berpaling, dan hari ini, itu berakhir," kata Johnson.
Pernyataan itu ia sampaikan setelah pemungutan suara pada Rabu (16/9) yang menghasilkan 262 suara mendukung dan 159 menolak. Sebelumnya, rancangan serupa sudah lebih dulu lolos di Senat AS.
Apa Isi RUU Sanksi Baru
Undang-undang ini membuka jalan bagi Washington untuk menekan negara-negara pengimpor energi Rusia. Tarif hingga 100 persen menjadi instrumen utama yang bisa dipakai Gedung Putih.
Selain tarif, RUU mencakup sanksi terhadap pejabat Rusia, sejumlah bank, dan armada tanker yang dipakai mengangkut energi Rusia. Sasarannya jelas: memangkas pendapatan yang bisa dialirkan Rusia ke mesin perangnya.
China dan India menjadi pihak yang paling terdampak secara tidak langsung. Keduanya termasuk pembeli terbesar pasokan energi Rusia sejak invasi Ukraina dimulai.
Mengapa Demokrat Terbelah
Sebanyak 58 anggota DPR dari Partai Demokrat bergabung dengan mayoritas Republik untuk meloloskan RUU tersebut. Partai Demokrat secara umum memang mendukung Ukraina dalam konflik ini.
Namun, Ketua Fraksi Demokrat DPR Hakeem Jeffries justru menentang. Ia menilai kewenangan tarif baru bisa disalahgunakan Gedung Putih terhadap sekutu AS, bukan hanya terhadap Rusia.
"Cara penulisan RUU ini tidak mengharuskan presiden Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia," kata Jeffries dalam sidang DPR, Rabu (16/9).
Ia menambahkan bahwa celah dalam RUU membuat pencabutan sanksi yang dipertimbangkan dalam undang-undang ini sangat kecil kemungkinannya untuk terwujud.
Dorongan Zelenskyy dan Jejak Lindsey Graham
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebelumnya mendesak Kongres AS segera mengesahkan RUU ini. Ia bahkan menyampaikan permohonan langsung kepada para senator sebelum Senat menyetujui rancangan tersebut bulan lalu.
Rancangan ini diperjuangkan mendiang Senator Republik Lindsey Graham dan dinamai untuk mengenangnya setelah ia meninggal pada Juli. Ini menandai pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun Kongres AS mengesahkan undang-undang yang mendukung Ukraina.
Sejumlah anggota DPR dan Senat dari kedua partai kemudian menggelar konferensi pers bersama untuk merayakan pengesahan tersebut.
Senator Demokrat Richard Blumenthal, yang turut menyusun RUU bersama Graham, berharap sanksi baru ini mendorong Putin kembali ke meja perundingan.
"Kepada Vladimir Putin, kami tahu kelemahan Anda," kata Blumenthal, seperti dilaporkan Al Jazeera. "Dan kepada Ukraina, Anda tidak sendirian."
Trump diperkirakan akan menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang. Setelah diteken, kewenangan tarif itu langsung bisa dipakai, dan negara-negara yang masih membeli energi Rusia akan menghadapi pilihan sulit antara mempertahankan pasokan murah atau menghindari sanksi Washington.