FINANSIALINSIGHT.COM — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid tidak muncul ke publik selama dua hari berturut-turut setelah Operasi Tangkap Tangan KPK menjerat empat orang kepercayaannya. KPK menyatakan tengah mendalami dugaan keterlibatan Nusron dalam kasus suap pengurusan Hak Guna Bangunan. Ketidakhadiran Nusron di dua rapat Komisi II DPR di Senayan diwakilkan kepada Wakil Menteri ATR Ossy Dermawan.
Keesokan harinya, Rabu (16/9), Nusron kembali tidak hadir dalam rapat penetapan dan penyesuaian RKA K/L Tahun 2027 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR. Ossy lagi-lagi mewakili Nusron. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah gubernur tampak hadir dalam rapat hari pertama.
Empat Orang Kepercayaan Nusron Jadi Tersangka
KPK menetapkan dan menahan empat orang yang diduga sebagai orang kepercayaan Nusron. Mereka adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah OTT KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan penyidik tengah mendalami kemungkinan keterlibatan Nusron. "Terkait soal NW [Nusron Wahid] sudah disebutkan di pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, ini memang sedang didalami oleh tim penyidik dalam proses penyidikan," ujar Achmad dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (15/9) malam.
Alasan yang Diberikan Wakil Menteri
Ossy membela ketidakhadiran atasannya dengan alasan agenda lain yang sudah terjadwal. Ia mengaku tidak mengetahui keberadaan Nusron, apakah di Jakarta atau di daerah lain. "Tentunya terkait agenda dan jadwal Bapak Menteri, ya, mungkin sudah menyesuaikan dengan agenda dan jadwal beliau yang sudah terjadwalkan," kata Ossy kepada wartawan.
Ossy membantah kabar yang menyebut Nusron sakit. Menurut dia, komunikasi dengan Nusron masih berjalan setiap hari karena kementerian tetap dipimpin yang bersangkutan. "Setiap hari kami terus berkomunikasi karena kan kementeriannya masih dipimpin oleh beliau," tuturnya.
Istana Serahkan ke Aparat Penegak Hukum
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak akan ikut campur jika ada anggota kabinet yang terjerat dugaan masalah hukum. Pernyataan itu disampaikan Bambang di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (16/9).
"Ya kita serahkan. Pak Presiden itu selalu mengatakan bahwa kalau ada masalah hukum dan sebagainya, serahkanlah kepada aparat penegak hukum. Jadi beliau tidak akan mau ikut campur soal begitu-begitu," kata Bambang.
KPK belum menyampaikan apakah Nusron akan dipanggil untuk diperiksa dalam waktu dekat. Penyidik masih mendalami keterangan dari pemeriksaan saksi-saksi yang sudah berjalan. Status hukum Nusron sendiri belum ditetapkan dalam kasus ini.
