FINANSIALINSIGHT.COM — Kementerian Dalam Negeri menyerap Rp 4,36 triliun dari pagu Rp 6,86 triliun atau 63,54 persen per 14 September 2026. Serapan anggaran terbesar diarahkan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera serta layanan kependudukan bagi korban gempa NTT. Mendagri Muhammad Tito Karnavian memaparkan capaian tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Realisasi APBN Kemendagri tercatat Rp 4,36 triliun atau 63,54 persen dari total pagu Rp 6,86 triliun per 14 September 2026. Angka itu menempatkan Kemendagri di jalur aman menjelang tutup tahun anggaran.
Pemulihan Pascabencana Sumatera hingga 2028
Alokasi terbesar belanja kementerian diarahkan ke percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Tito bersama jajaran melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan untuk memastikan proses pemulihan berjalan sesuai jadwal hingga 2028.
Penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur juga menjadi perhatian. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil turun langsung memberikan layanan jemput bola bagi warga terdampak di kedua kawasan.
59 Ribu Dokumen Kependudukan Pengganti di Sumatera
Ditjen Dukcapil menerbitkan dokumen kependudukan pengganti bagi masyarakat yang kehilangan berkas akibat bencana. Layanan serupa diberikan kepada korban gempa NTT.
"Penerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi masyarakat terdampak baik bencana Sumatera lebih kurang 59 ribu lebih layanan dilakukan, dan gempa di NTT kepada warga terdampak 11.225 layanan," ujar Tito pada keterangan tertulisnya, Rabu (16/9/2026).
Percepatan penggantian dokumen menyasar warga yang dokumen kependudukannya rusak atau hilang saat bencana. Layanan jemput bola dipilih karena akses ke kantor Dukcapil setempat terganggu.
Inflasi Agustus 2026 Terkendali, Program Presiden Jadi Prioritas
Kemendagri memastikan laju inflasi hingga Agustus 2026 tetap berada dalam rentang target pemerintah. Pertumbuhan ekonomi daerah juga terus dipantau agar tidak keluar dari jalur.
Kementerian ini bersiap mendukung eksekusi program prioritas Presiden. Program yang dimaksud meliputi Program 3 Juta Rumah, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Kemendagri Ajukan Tambahan Anggaran Rp 5,28 Triliun untuk 2027
Arah kebijakan Kemendagri pada 2027 mencakup transformasi digital pemerintahan, kesehatan fiskal daerah, dan penguatan kapasitas pemerintah desa. Untuk membiayai rencana itu, kementerian mengusulkan tambahan anggaran Rp 5,28 triliun.
Total kebutuhan operasional Kemendagri tahun depan diproyeksikan mencapai Rp 10,93 triliun. Usulan itu masih menunggu pembahasan dengan Komisi II dan Kementerian Keuangan.
BNPP Serap Rp 266,6 Miliar untuk Masyarakat Perbatasan
Tito yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan melaporkan kinerja instansi tapal batas. Realisasi anggaran BNPP mencapai Rp 266,6 miliar atau 69,41 persen dari total pagu.
Dana tersebut difokuskan untuk memberdayakan masyarakat perbatasan dan mempercepat pemenuhan gizi di Pos Lintas Batas Negara. Rapat kerja turut dihadiri jajaran petinggi OIKN, Kementerian ATR/BPN, KPU, Bawaslu, hingga DKPP.
