JAKARTA – Dinamika geopolitik global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa isu energi bukan lagi sekadar persoalan komoditas biasa, melainkan telah menjadi pilar utama bagi stabilitas ekonomi serta keamanan nasional suatu negara.
Tekanan signifikan terhadap pasar energi dunia saat ini dipicu oleh berbagai konflik geopolitik, hambatan pada rantai pasok dan jalur distribusi, hingga tingginya permintaan energi di kawasan Asia. Faktor-faktor tersebut mendorong adanya tren peningkatan harga BBM, LPG, hingga LNG secara global.
"Iya energi ini kan kebutuhan. Kalau tidak ada energi maka tidak ada kehidupan. Saat ada krisis maka paling utama diselamatkan ada dua; pertama kebutuhan pangan dan kedua energi. Jadi kalau ada ketegangan politik, dua hal itu diamankan," ungkap Direktur Eksekutif Rofirminer Institute, Komaidi Notonegoro, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Komaidi Notonegoro menjelaskan bahwa lonjakan harga energi yang didorong oleh faktor geopolitik saat ini memiliki sifat nonfundamental. Situasi menjadi semakin sulit ketika jalur distribusi internasional mengalami gangguan, salah satunya akibat penutupan Selat Hormuz.
"Ini yang menjadi perhatian pengguna dan konsumen sehingga harga minyak menjadi lebih tinggi daripada seharusnya," kata dia, sebagaimana dilansir dari sumber berita.
"Ketika harga minyak dunia melonjak, otomatis harga energi lain termasuk produk gas seperti LPG dan LNG ikut mengalami kenaikan. Harga LPG dan LNG diindeks ke harga minyak mentah, jadi dia pasti ikut naik," ujarnya, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Di dalam negeri, harga LPG industri non-subsidi kemasan 50 kg telah mengalami penyesuaian untuk mengikuti lonjakan harga LPG global yang merujuk pada CP Aramco.
Tercatat harga LPG industri merangkak naik sekitar 25–26 persen, dari kisaran USD 21,9 per MMBtu menjadi sekitar USD 28,3 per MMBtu. Jika dikonversi ke dalam mata uang rupiah, harga satu tabung LPG 50 kg meningkat dari kisaran Rp850 ribu menjadi sekitar Rp1,068 juta pada Mei 2026.
Fenomena serupa menimpa BBM non-subsidi domestik. Indonesia telah memulai proses adaptasi melalui mekanisme penyesuaian harga BBM non-subsidi pada Mei 2026 yang berpijak pada biaya energi global serta dinamika pasar.
Kenaikan yang mencolok terlihat pada solar industri non-subsidi yang melonjak sekitar 77–84 persen, dari harga awal sekitar USD 22,7 per MMBtu menjadi sekitar USD 43 per MMBtu pada Mei 2026. Dalam rupiah, harga solar industri naik dari rentang Rp14.200–14.500 per liter menjadi kisaran Rp26.000–27.900 per liter.
Berdasarkan data dari berbagai lembaga energi internasional, harga energi regional diprediksi dapat kembali meroket tajam apabila terjadi perluasan konflik global atau gangguan distribusi.
Situasi ini memaksa banyak negara untuk memperkokoh strategi ketahanan energi mereka melalui diversifikasi sumber daya, peningkatan infrastruktur, serta adaptasi kebijakan domestik.
”Faktor non-fundamental ini sulit diprediksi akan sampai kapan dan berakhirnya seperti apa,” imbuhnya, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Komaidi Notonegoro melanjutkan bahwa penyesuaian harga merupakan langkah krusial yang harus dilakukan dan sebagian besar negara telah menerapkannya untuk komoditas BBM, LPG, maupun LNG.
Terlebih lagi, pasar energi di Asia diproyeksikan masih akan menghadapi volatilitas tinggi sepanjang tahun 2026.
Kondisi ini tidak hanya melanda negara maju. Negara-negara di kawasan ASEAN seperti Filipina, Vietnam, dan Singapura juga mulai menyesuaikan strategi energi mereka demi menjaga keberlangsungan pasokan domestik.
Vietnam, misalnya, kini semakin bergantung pada suplai LNG dengan harga yang mengikuti pasar spot Asia. Berdasarkan data PetroVietnam dan IEEFA 2026, harga gas di Vietnam menyentuh angka sekitar USD 27,81 per MMBtu.
Sementara di Filipina, merujuk pada data S&P Global dan Shell FGEN 2026, harga LNG mencapai kisaran USD 28,50 per MMBtu.
Singapura, sebagai hub LNG regional, mencatat harga yang jauh lebih tinggi; di mana harga gas untuk sektor industri besar mencapai sekitar USD 40,12 per MMBtu, sedangkan untuk sektor ritel umum menyentuh USD 47,54 per MMBtu.
Data pasar menunjukkan bahwa indeks internasional Japan Korea Marker (JKM) sebagai standar harga spot LNG Asia dan Japan Customs-Cleared Crude (JCC) sebagai acuan kontrak LNG jangka panjang, melonjak bersamaan selama tahun 2026.
JCC mengalami kenaikan sekitar 97 persen, sedangkan JKM melonjak hingga sekitar 111 persen. Lonjakan tersebut turut memicu kenaikan Indonesian Crude Price (ICP) yang ditetapkan pemerintah berdasarkan JCC dan Brent secara proporsional. Pada April 2026, ICP tercatat meningkat sekitar 99 persen dibandingkan target awal tahun.
"Memang harga LNG akan dikaitkan dengan harga minyak mentah. Kalau harga minyak tinggi maka harga LNG juga tinggi. Dan sebelumnya pernah lebih tinggi. Ini terjadi secara global, bukan hanya di Indonesia saja," ungkapnya, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Meski terhitung agak terlambat, Komaidi Notonegoro menilai penyesuaian harga energi, khususnya untuk produk non-subsidi seperti LNG, perlu segera diimplementasikan di dalam negeri.
Secara ekonomi, langkah ini penting agar LNG domestik tetap berada pada level yang sehat dan rasional sesuai dengan nilai keekonomian energi global.
Secara keseluruhan, Komaidi Notonegoro menjelaskan bahwa penyesuaian harga ini vital untuk mengamankan kondisi fiskal negara sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem energi agar tetap tangguh dalam mendukung kebutuhan industri maupun masyarakat untuk jangka panjang.
