JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memberikan penegasan bahwa pihak pemerintah senantiasa berupaya menjaga stabilitas harga guna memberikan keuntungan bagi para petani sekaligus menjamin keterjangkauan harga bagi para konsumen.
Upaya ini diterapkan demi memastikan agar sektor hulu atau para petani tidak menderita kerugian dalam aktivitas produksinya.
“Pemerintah itu harus adil pada semua pihak. Ini petani, ini pedagang beras, (hingga) konsumen. Petani 115 juta orang, seluruh Indonesia yang berproduksi padi. Kalau ini rugi, dia tidak akan produksi padi. Tidak produksi padi, impor. Impor berarti kami pro pada negara lain,” ungkap Amran di Bone, Sulawesi Selatan sebagaimana dilansir dari berita sumber pada Senin (11/5/2026).
“Jadi itulah bagaimana mengendalikan harga. Caranya adalah di sini (tingkat petani) tidak boleh rugi. Harus ada harga pembelian pemerintah. Di sini adalah konsumen, harus harga eceran tertinggi (HET). Itulah pemerintah, menyayangi. Ini kami ingin petani tersenyum, konsumennya bahagia,” tambah Amran sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Merujuk pada data pantauan Bapanas sampai dengan 10 Mei, harga beras jenis premium di tingkat nasional berada pada angka Rp 15.758 per kilogram (kg). Nilai tersebut memperlihatkan adanya sedikit penurunan dibandingkan pekan lalu yang bertengger di posisi Rp 15.801 per kg.
Sementara itu, untuk beras medium harganya terpantau masih masuk dalam kisaran HET, yakni Rp 13.444 per kg atau mengalami kenaikan tipis sebesar 0,06% dari pekan sebelumnya.
Harga gabah kering panen di level petani secara nasional tercatat di angka Rp 6.925 per kg. Harga paling rendah berada di wilayah Sulawesi Tenggara sebesar Rp 6.500 per kg, sedangkan harga paling tinggi tercatat di Sumatera Barat yang menyentuh Rp 7.700 per kg.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengutarakan bahwa pemerintah akan terus memaksimalkan penyaluran stok cadangan beras pemerintah (CBP) melalui skema program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan.
“Stok CBP yang lebih dari 5 juta ton menjadi bantalan untuk menjaga kesinambungan distribusi dan mengendalikan gejolak harga hingga semester dua. Selain itu, pemerintah masih memiliki ruang intervensi yang luas melalui penyaluran CBP, SPHP maupun bantuan pangan,” jelas Ketut sebagaimana dilansir dari berita sumber.
“Menjaga keseimbangan antara harga di tingkat petani dan konsumen dilakukan dengan memastikan harga gabah tetap memberikan keuntungan yang layak. Namun, harga beras di pasar tetap terjangkau. Dengan melihat kondisi stok beras nasional saat ini yang masih relatif aman, pelaksanaan operasi pasar tetap dilakukan secara terukur dan selektif,” kata Ketut lagi sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Bapanas memberikan catatan bahwa realisasi penjualan untuk beras SPHP terhitung sejak Januari hingga 10 Mei 2026 telah menyentuh angka 428,9 ribu ton. Total tersebut mencakup realisasi SPHP dari perpanjangan program 2025 sebesar 221.000 ton serta realisasi program SPHP 2026 yang dimulai sejak Maret sebesar 207,9 ribu ton.
Di sisi lain, distribusi bantuan pangan hingga tanggal 8 Mei 2026 telah tersalurkan kepada 10,19 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang nilainya setara dengan 203,8 ribu ton beras.
Pihak pemerintah memberikan kepastian bahwa langkah intervensi di bagian hilir ini tidak akan mendistorsi pendapatan para petani, mengingat mayoritas pelaku tani di tanah air masih tergolong petani skala kecil dengan pendapatan yang terbatas.
