JAKARTA – Pemerintah bersama self-regulatory organization (SRO) sedang memacu agenda reformasi demi mempertahankan stabilitas pasar modal Indonesia. Langkah ini diambil di tengah dinamika global serta menanti keputusan krusial market accessibility review dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang dijadwalkan pada Juni 2026.
Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi, Evita Manthovani, menyampaikan bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kokoh dengan nilai pasar yang masih kompetitif bagi investor internasional.
Ia menjelaskan bahwa berbagai kebijakan strategis, seperti peningkatan free float saham dari 7,5% menjadi 15% serta penambahan porsi saham dalam indeks RTI 45 untuk dana pensiun dan asuransi dari 8% ke 20%, telah disambut baik oleh MSCI.
“Keputusan final baru ditetapkan Juni 2026. Namun, arah penilaian mereka menunjukkan apresiasi atas langkah reformasi yang kami lakukan,” ujar Evita sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Evita juga memaparkan bahwa kebutuhan pembiayaan di Indonesia mengalami kenaikan tajam dari Rp 7.400 triliun menjadi Rp 9.200 triliun pada tahun 2029. Sebagian besar kebutuhan ini bersumber dari sektor sosial dan masyarakat, sehingga peningkatan investasi di berbagai bidang, termasuk logistik, menjadi sangat penting.
“Kami memiliki ruang sekaligus tanggung jawab untuk meyakinkan pasar global bahwa reformasi ekonomi kami konsisten dan berkelanjutan,” kata Evita sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Dalam forum yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi (Kiki), menekankan bahwa kekuatan pasar modal saat ini tidak hanya bergantung pada sentimen dunia, melainkan juga pada fondasi investor domestik yang semakin besar dan aktif.
Ia menilai hal terpenting adalah menjaga konsistensi partisipasi investor lokal, baik individu maupun institusi.
“Selama kami yakin fundamental ekonomi kami baik, maka kami juga yakin pasar modal akan tetap baik,” ujarnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
