FINANSIALINSIGHT.COM — Pemerintah Portugal menyetujui paket pemotongan pajak penghasilan dan suplemen pensiun senilai total US$918 juta atau sekitar Rp16,15 triliun bagi lebih dari dua juta pensiunan. Kebijakan berlaku surut hingga Januari untuk meredakan tekanan biaya hidup yang terus mencekik warga.
Perdana Menteri Portugal Luis Montenegro menegaskan paket bantuan ini menyasar rumah tangga kelas menengah. Pemerintah menolak tawaran oposisi untuk memangkas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan makanan pokok dari 6 persen menjadi nol.
Menurut Montenegro, pemotongan PPN justru membahayakan keuangan negara. Ia memilih menyeimbangkan kepekaan sosial dengan tanggung jawab anggaran.
"Kita harus menyeimbangkan kepekaan sosial dengan tanggung jawab anggaran, jangan harapkan saya atau pemerintah untuk menawarkan ilusi hari ini yang akan menelan biaya besar di masa depan," tegas Montenegro, dikutip Reuters.
Rincian Bonus Pensiun dan Potongan Pajak
Suplemen pensiun menelan biaya sekitar setengah dari total paket, yakni sekitar US$459 juta. Pembayarannya dijadwalkan pada Desember kepada lebih dari dua juta pensiunan dengan uang pensiun kotor bulanan hingga sekitar 1.600 euro.
Nilai pembayaran bervariasi, mulai dari 200 euro untuk tingkat pensiun terendah hingga 100 euro untuk yang tertinggi. Sementara itu, pemotongan pajak penghasilan pribadi berlaku bagi individu dengan penghasilan kena pajak tahunan hingga 43.090 euro.
Pengurangan pajak ini menelan biaya sekitar 400 juta euro per tahun. Pemerintah menerapkannya secara surut sejak Januari dan mulai berlaku efektif pada November mendatang.
Warga Berpenghasilan Tinggi Ikut Terdampak
Warga berpenghasilan lebih tinggi pada praktiknya juga mendapat manfaat dari tarif pajak yang lebih rendah melalui sistem pajak progresif Portugal. Meski begitu, Montenegro memastikan fokus utama kebijakan tidak berubah.
"Langkah ini ditujukan terutama pada rumah tangga kelas menengah," ucap Montenegro.
Pemerintah Portugal sebelumnya mengeklaim berada di jalur yang tepat untuk membukukan surplus anggaran pada 2026. Ini akan menjadi surplus keempat berturut-turut, sekaligus mengalahkan perkiraan awal pemerintah tentang anggaran berimbang.
Setelah mencetak surplus 0,7 persen pada 2025, pemerintah minoritas kanan-tengah itu awalnya hanya berani menargetkan anggaran berimbang di tahun ini.