JAKARTA – PT PP Presisi Tbk (PPRE) resmi mengantongi persetujuan dari para pemegang saham untuk mendivestasikan seluruh kepemilikan sahamnya di PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) pada Kamis (25/6/2026). Kesepakatan strategis tersebut dicapai melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Independen Tahun 2026 di Jakarta.
Pelepasan aset kepada PT Lancarjaya Investama Abadi ini memiliki nilai total mencapai Rp1,6 triliun, sebagaimana dilansir dari sumber berita. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi PPRE untuk memperkokoh likuiditas, menekan beban bunga, melunasi kewajiban kreditur, serta menambah modal kerja operasional.
Direktur Utama PT PP Presisi Tbk, Rizki Dianugrah, memaparkan bahwa kebijakan pemindahtanganan saham ini merupakan bagian dari program Penataan dan Pengelolaan Anak Perusahaan BUMN. Transformasi ini diproyeksikan mampu mengoptimalkan portofolio bisnis agar perusahaan lebih adaptif merespons dinamika pasar domestik.
"Perseroan terus berfokus pada penguatan fundamental, optimalisasi portofolio bisnis, serta peningkatan efisiensi operasional guna menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan," sebagaimana dilansir dari sumber berita.
PPRE mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 3,95 persen secara tahunan menjadi Rp3,94 triliun pada tahun buku 2025, naik dari Rp3,79 triliun pada periode sebelumnya. "Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan strategi diversifikasi bisnis sekaligus menjaga produktivitas operasional," sebagaimana dilansir dari sumber berita.
Kendati pendapatan tumbuh, PPRE mencatat rugi bersih sebesar Rp1,46 triliun pada tahun 2025, kontras dengan laba bersih tahun sebelumnya yang mencapai Rp90,33 miliar. Di sisi lain, rasio likuiditas berada di angka 1,15 kali dan rasio utang berbunga terhadap ekuitas berada di level 0,86 kali, yang keduanya masih berada dalam batas aman.
Selain menyetujui divestasi, agenda RUPSLB ini juga melakukan perombakan pada jajaran dewan komisaris untuk memperkuat tata kelola organisasi. Saat ini, perusahaan telah menetapkan susunan terbaru dewan komisaris pasca-pelaksanaan RUPSLB 2026.
