JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyatakan komitmen penuhnya dalam memperkokoh ketahanan pangan sebagai langkah menjaga stabilitas perekonomian, mengontrol laju inflasi, serta memproteksi kemampuan belanja masyarakat.
Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, memaparkan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar utama bagi perwujudan ekonomi yang kokoh, berkembang, dan kompetitif. Oleh sebab itu, BI terus memacu penyaluran kredit serta pembiayaan pada bidang pertanian, sektor industri pengolahan, dan hilirisasi pangan melalui pemanfaatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
"Bank Indonesia juga turut mendorong produktivitas sektor pangan, memperlancar distribusi, dan menjaga stabilitas harga melalui implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS)," ujar Ricky dalam seminar bertajuk Ketahanan Pangan untuk Indonesia Emas di Jakarta, Rabu (10/6/2026), sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Berdasarkan penjelasan Ricky, dinamika global saat ini menghadirkan tantangan konkret bagi ketahanan pangan dalam negeri, mulai dari fluktuasi harga komoditas global, kebijakan pembatasan ekspor, pembengkakan biaya logistik, hingga kenaikan ongkos impor pangan dan alat produksi tani akibat tekanan pada nilai tukar rupiah.
"Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi. Penguatan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga stabilitas perekonomian. Dengan tekanan harga yang tetap terkendali, daya beli masyarakat dapat terlindungi dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," tuturnya, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arif Satria, menambahkan bahwa inovasi teknologi serta penemuan varietas unggulan adalah solusi utama dalam mengantisipasi lonjakan harga pangan akibat cuaca ekstrem.
BRIN telah menciptakan bermacam varietas padi unggul berkapasitas produksi di atas 10 ton per hektare yang memiliki ketahanan terhadap banjir, kekeringan, serta lahan salin.
"Ketersediaan varietas unggul yang tahan cuaca ekstrem diharapkan dapat menstabilkan pasokan komoditas pokok dan mencegah lonjakan harga," kata Arif, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Sementara itu, kolaborasi pemerintah dan BI melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus diintensifkan. Sampai awal Juni 2026, pemerintah telah mengoperasikan lebih dari 5.200 kali Gerakan Pangan Murah di 36 provinsi dan menjalankan 2.890 Kios Pangan.
Pihak swasta, melalui Kadin Indonesia, juga menyatakan kesiapan menjadi mitra aktif dalam memperkukuh ketahanan pangan. "Kami datang membawa solusi, investasi, dan kesiapan untuk bergerak bersama," ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kadin Indonesia, Mulyadi Jayabaya, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
