JAKARTA – Emiten properti PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) memberikan penjelasan mengenai tanah yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemerintah untuk pembangunan rusun subsidi di Area Meikarta, Kabupaten Bekasi.
Presiden Direktur LPCK, Agus Arismunandar, menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan milik perusahaan beserta entitas anaknya yang tercatat dalam persediaan tanah untuk pengembangan. "Nilai buku atas lahan yang akan dihibahkan adalah sekitar Rp291 miliar," sebagaimana dilansir dari sumber berita.
Penyerahan lahan ini akan menyebabkan berkurangnya aset dan ekuitas LPCK sebesar Rp291 miliar akibat beban hibah tanah tersebut. Aksi ini ditegaskan tidak termasuk dalam kategori transaksi material, transaksi afiliasi, maupun transaksi yang memiliki benturan kepentingan.
Pemerintah telah memulai proyek pembangunan rusun subsidi di Meikarta yang menjadi bagian dari program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. Proyek di lahan seluas 30 hektar ini ditargetkan mencakup pembangunan total 14.000 unit apartemen yang dilakukan secara bertahap.
CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menjelaskan bahwa pembangunan 18 menara di lahan seluas 12,8 hektar tersebut diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp14 triliun hingga Rp16 triliun. "Kan rencana dari 12,8 hektare ini, itu kami akan bangun totalnya menjadi 18 tower. Itu perhitungannya kalau jadi dengan 32 lantai, kurang lebih itu antara Rp14 [triliun] sampai Rp16 triliun," sebagaimana dilansir dari sumber berita.
Danantara akan berperan sebagai penyedia dana dan menggerakkan BUMN Karya untuk menjadi pelaksana proyek. "Dari pembiayaan, kami akan mendukung secara penuh. Di kami, kan, ada BUMN-BUMN Karya yang kami bekerja sama juga di dalam proyek ini. Tentunya bersama kontraktor swasta lainnya, kami akan berkolaborasi. Jadi, itu peran Danantara di proyek Meikarta ini," sebagaimana dilansir dari sumber berita.
Proyek Meikarta sendiri dikelola oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), yang merupakan entitas bisnis dari PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK). Lahan seluas 30 hektar tersebut diserahkan sebagai bentuk hibah dari Lippo Grup kepada pihak pemerintah.