JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah meneliti rencana penerbitan obligasi daerah oleh pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pembiayaan daerah tanpa memberi beban tambahan bagi kepala daerah.
“Nanti kita kaji dulu, karena obligasi sama dengan berutang. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)-nya mampu enggak untuk membayar utang. Jangan sampai menjadi beban bagi kepala daerah berikutnya,” ungkap Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di kantor Kementerian Keuangan pada Senin (27/7/2026) sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Rencana penerbitan surat utang tersebut wajib diselaraskan dengan keberlanjutan tata kelola keuangan di daerah. Apabila daerah tak memiliki kapasitas fiskal yang memadai, kehadiran obligasi daerah justru berpotensi menekan kinerja keuangan setempat.
“Ya, yang paling utama bisa membayar di masa jabatannya. Dan jangan jadi beban kepala daerah periode berikutnya,” tutur Tito sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Di sisi lain, Kemendagri turut mendorong seluruh pemerintah daerah untuk lebih aktif memacu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Tito mengambil contoh Pemerintah Kota Pekanbaru yang sukses mendongkrak PAD dari Rp 800 miliar pada 2024 menjadi Rp 1,2 triliun pada 2025.
Peningkatan tersebut dicapai melalui penyederhanaan prosedur serta birokrasi bagi masyarakat yang hendak menyetorkan pajak dan retribusi.
“Masyarakat banyak juga yang mau membayar pajak dan retribusi, tetapi kadang-kadang kesulitan sendiri karena dibuat birokrasinya sulit,” terang Tito sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Sementara itu, realisasi transfer ke daerah tercatat menyentuh angka Rp 357,4 triliun sepanjang semester I-2026. Angka tersebut mengalami kontraksi sebesar 11,2% jika disandingkan dengan periode serupa pada tahun sebelumnya yang menembus Rp 402,5 t
