JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan yang menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian mengalami penyusutan atau kontraksi mencapai 2,14%.
Kondisi ini terjadi di kala hampir seluruh sektor usaha lainnya menunjukkan tren positif yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2026 hingga menyentuh 5,61% secara tahunan atau year-on-year (yoy).
Gita Mahyarani selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menjelaskan bahwa data BPS tersebut sejalan dengan realitas yang terjadi di industri.
Ia menekankan bahwa saat ini sektor pertambangan tidak cuma dibayangi oleh fluktuasi harga, tetapi juga menghadapi tekanan pada volume, biaya operasional, hingga aspek kepastian dalam menjalankan usaha.
Terkhusus pada komoditas batubara, sinkronisasi produksi melalui mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi faktor krusial yang berdampak. Hal ini menyebabkan fleksibilitas produksi serta volume penjualan perusahaan menjadi lebih terbatas jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Memasuki periode kuartal II-2026, Gita berpendapat bahwa prospek bisnis pertambangan batubara masih berada di posisi yang berat. Meski demikian, ada harapan kecil untuk perbaikan kinerja seiring dengan munculnya tanda-tanda pemulihan di pasar internasional.
"Untuk kuartal II-2026, kami melihat kondisinya masih menantang dalam jangka pendek. Memang ada beberapa sinyal pasar yang mulai membaik, terutama dari pergerakan harga dan permintaan di Asia. Sejumlah analis juga melihat tekanan penurunan harga mulai lebih terbatas," tutur Gita sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Namun, Gita mengingatkan bahwa bagi para pelaku usaha domestik, kendala utama bukan hanya soal harga jual, tetapi juga mengenai ketersediaan ruang produksi, kepastian RKAB, beban biaya operasional, rintangan ekspor, serta stabilitas arus kas (cash flow).
"Jadi, peluang perbaikan tetap ada, tetapi belum otomatis tercermin pada kinerja sektor apabila volume produksi dan ekspor masih terbatas. Kuartal kedua kemungkinan masih menjadi periode konsolidasi, sambil menunggu kejelasan kebijakan dan ruang penyesuaian yang lebih fleksibel bagi perusahaan," tambah Gita sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah memberikan perhatian khusus terhadap kontraksi sektor tambang yang melebihi 2% pada awal tahun ini.
Hendra Sinadia, Ketua Komite Pertambangan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Apindo, menguraikan bahwa tren pertumbuhan di sektor pertambangan dan penggalian memang sudah memperlihatkan gejala penurunan dalam tiga tahun terakhir.
Sebab itu, data BPS pada kuartal I-2026 ini menjadi representasi dari nihilnya pertumbuhan (yoy) di bidang pertambangan dan penggalian. Menurut Hendra, rencana investasi para pelaku usaha ikut terhambat oleh serangkaian perubahan regulasi yang berdampak signifikan, terutama terkait kenaikan tarif royalti dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025.
Dunia usaha pun harus menghadapi kebijakan pemangkasan produksi yang cukup besar, terutama pada jenis batubara yang selama ini menjadi penggerak utama sektor tambang. Selain itu, rencana peningkatan tarif royalti dalam revisi PP No. 39/2025 serta perubahan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) diperkirakan akan kian menekan industri.
"Kemungkinan besar pada kuartal kedua masih berpotensi terjadinya kontraksi pertumbuhan. Dengan berbagai perubahan regulasi kebijakan, sulit untuk bisa mengharapkan perbaikan dalam pertumbuhan sektor pertambangan pada 2026," jelas Hendra sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin, ikut membenarkan bahwa laporan BPS mengenai kontraksi tersebut menggambarkan fakta di lapangan. Ia menyebutkan bahwa pada awal tahun 2026, sektor ini memikul beban yang sangat berat.
Dalam pandangan Erwin, merosotnya sektor pertambangan dan penggalian tidak hanya disebabkan oleh turunnya angka produksi semata. Hal ini merupakan akumulasi dari melemahnya permintaan global, fluktuasi harga komoditas, tingginya beban operasional, serta dinamika penyesuaian pada berbagai subsektor pertambangan.
"Untuk sisa tahun 2026, khususnya kuartal kedua, Kadin melihat peluang perbaikan tetap terbuka. Meskipun pemulihannya kemungkinan berlangsung bertahap dan belum merata di semua komoditas," kata Erwin sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Erwin memproyeksikan bahwa permintaan dari wilayah Asia akan tetap menjadi tumpuan utama, khususnya untuk komoditas yang berkaitan dengan program hilirisasi, sektor energi, dan kebutuhan industri strategis.
Namun, di sisi lain, Erwin memperingatkan bahwa tantangan yang dihadapi sektor pertambangan dan penggalian masih sangat besar.
Situasi geopolitik global yang tidak menentu, naik-turunnya harga minyak dan komoditas, tekanan nilai tukar mata uang, hingga ancaman perlambatan ekonomi dunia menjadi alasan pelaku usaha untuk tetap waspada.
Selain itu, Kadin menekankan bahwa sektor ini memerlukan konsistensi dalam regulasi, percepatan proses perizinan, serta dukungan infrastruktur agar aliran investasi di bidang pertambangan dapat terus berlanjut.
