JAKARTA - Pelantikan jajaran Dewan Energi Nasional (DEN) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian serius kalangan industri. Bukan semata karena pergantian struktur, melainkan karena DEN dipandang memegang peran strategis dalam memastikan arah kebijakan energi nasional berjalan konsisten di tengah meningkatnya kebutuhan energi, serta tuntutan percepatan transisi menuju energi terbarukan.
Di tengah dinamika sektor energi global dan kebutuhan domestik yang terus bertambah, dunia usaha menilai kehadiran DEN periode baru dapat menjadi penentu: apakah Indonesia mampu menghadirkan kepastian energi yang andal, terjangkau, dan semakin ramah lingkungan untuk menopang investasi industri. Respons pelaku usaha pun mulai muncul, salah satunya dari Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) yang melihat pelantikan DEN sebagai momentum penting bagi tata kelola energi nasional.
Pelantikan DEN Periode Baru, Bahlil Jadi Ketua Harian
Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu 28 Januari 2026. Pelantikan tersebut dilakukan bersamaan dengan 15 anggota lainnya.
Secara total, DEN beranggotakan 16 orang, dengan komposisi delapan orang berasal dari unsur pemangku kepentingan seperti akademisi, industri, hingga teknologi; serta delapan anggota lainnya berasal dari unsur menteri.
Pelantikan itu dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 134P Tahun 2025 tentang Pengangkatan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari Pemangku Kepentingan dan Keppres Nomor 6P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Energi Nasional dari Pemerintah.
Dengan komposisi lintas sektor tersebut, DEN dipandang sebagai forum yang dapat menjembatani kebutuhan kebijakan energi dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Karena itu, pelantikan ini dinilai menjadi sinyal awal bagi arah tata kelola energi di era baru pemerintahan.
HKI Nilai DEN Momentum Strategis Perkuat Tata Kelola Energi
Menanggapi pelantikan tersebut, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyebut DEN sebagai momentum strategis untuk memperkuat tata kelola energi nasional. HKI menilai penguatan itu semakin relevan karena kebutuhan energi terus meningkat, bersamaan dengan percepatan agenda transisi menuju energi baru dan terbarukan.
Ketua Umum HKI, Muhammad Ma’ruf Maulana, menegaskan kawasan industri merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kawasan industri juga sangat bergantung pada kepastian pasokan energi.
Karena itu, menurut HKI, kebijakan energi harus disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang agar daya saing industri Indonesia tetap terjaga. Kepastian arah kebijakan menjadi faktor krusial, terutama bagi iklim investasi yang sangat sensitif terhadap risiko pasokan energi.
Kepastian Energi Jadi Kunci Daya Saing Kawasan Industri
HKI menilai pelaku industri memerlukan kepastian yang nyata, bukan hanya dalam bentuk rencana, melainkan juga eksekusi kebijakan energi yang konsisten. Pasalnya, kawasan industri memiliki kebutuhan energi besar dan stabil untuk menopang operasional, ekspansi produksi, hingga rencana investasi baru.
Dalam pandangan HKI, energi yang andal dan terjangkau menjadi fondasi utama agar kawasan industri tetap kompetitif. Namun, tuntutan industri saat ini tidak lagi hanya soal pasokan, melainkan juga dorongan menuju energi yang lebih ramah lingkungan.
Kebutuhan tersebut membuat arah kebijakan energi harus menjawab dua tantangan sekaligus: menjaga ketahanan energi nasional dan memastikan transisi energi berjalan realistis tanpa melemahkan daya saing sektor industri.
HKI pun memandang pelantikan DEN bukan sekadar pergantian lembaga, melainkan peluang memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menciptakan sistem energi nasional yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Peran Bahlil Dinilai Penting untuk Percepatan EBT
HKI memandang penugasan Presiden kepada Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Harian DEN penting untuk memastikan kesinambungan antara perumusan kebijakan energi nasional dan implementasinya di lapangan.
Khususnya, HKI menyoroti percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang membutuhkan dukungan kebijakan jelas dan konsisten, karena berkaitan dengan investasi besar, infrastruktur, dan integrasi sistem energi nasional.
HKI juga menilai kawasan industri memiliki posisi strategis sebagai ekosistem terintegrasi untuk mendukung transisi energi nasional. Bentuk kontribusi kawasan industri itu dapat dilakukan melalui:
pemanfaatan energi surya,
peningkatan efisiensi energi,
pengelolaan energi berbasis kawasan,
serta integrasi sistem kelistrikan yang lebih hijau dan efisien.
Dengan kebutuhan energi yang terus meningkat, kawasan industri disebut siap menjadi mitra aktif pemerintah untuk mendorong realisasi bauran energi bersih. Artinya, kawasan industri tidak hanya menjadi konsumen energi, tetapi juga dapat menjadi pusat implementasi transisi energi melalui pengembangan energi bersih di level kawasan.
Industri Optimistis DEN Hadirkan Kebijakan Konsisten dan Implementatif
HKI menyampaikan optimisme bahwa DEN periode ini mampu menghadirkan kebijakan yang konsisten dan implementatif. Menurut HKI, transisi energi harus berjalan seimbang: memperkuat ketahanan energi nasional, menurunkan emisi, sekaligus menjaga daya saing kawasan industri sebagai penggerak investasi dan penciptaan lapangan kerja.
HKI pun memastikan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar dapat mewujudkan sistem energi nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan mendukung agenda pembangunan industri Indonesia ke depan.
Dengan demikian, pelantikan DEN di era Prabowo bukan hanya menjadi kabar politik pemerintahan, tetapi juga menjadi titik perhatian pelaku industri yang kini menanti: arah kebijakan energi seperti apa yang akan benar-benar dijalankan ke depan.
