JAKARTA - Kalimantan Utara (Kaltara) kini menempati posisi strategis dalam rencana besar pembangunan pertanian nasional.
Sebagai wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, provinsi termuda di Indonesia ini didorong untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan domestik, tetapi juga berperan sebagai pintu ekspor bagi berbagai komoditas unggulan.
Dorongan ini datang langsung dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang menegaskan komitmennya menjadikan Kaltara sebagai pusat pangan sekaligus motor penggerak ekonomi kawasan.
Dalam kunjungan kerjanya ke Tarakan pada Rabu, 1 Oktober 2025, Mentan meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta membuka Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kaltara. Pada kesempatan itu, ia menekankan pentingnya mengubah paradigma lama di wilayah perbatasan.
“Dulu perbatasan identik dengan selundupan pangan. Sekarang kita ubah paradigma, bukan lagi menjaga selundupan, tetapi menanam sendiri komoditas strategis yang dibutuhkan. Inilah pertahanan pangan sekaligus peluang ekspor terbaik bagi Indonesia,” kata Amran.
Posisi Strategis Kaltara
Menurut Amran, keberadaan Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia harus dianggap sebagai bonus besar. Posisi geografis ini, katanya, membuka jalan lebar untuk mengembangkan ketahanan pangan yang terintegrasi dengan peningkatan nilai tambah ekonomi petani.
Ia menyebutkan, komoditas seperti jagung, kakao, kelapa, dan kopi memiliki prospek besar. Selain mencukupi kebutuhan pasar dalam negeri, hasil panen dari Kaltara juga berpeluang menembus pasar negara tetangga. “Potensi ini harus dimanfaatkan dengan maksimal agar petani mendapatkan kesejahteraan lebih,” ujarnya.
Dukungan Pemerintah
Mentan menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian besar untuk mendukung pengembangan sektor pertanian, khususnya di daerah perbatasan. Tahun ini, anggaran tambahan sebesar Rp9,95 triliun telah disiapkan untuk memperluas areal tanam hingga 880 ribu hektare di seluruh Indonesia.
Selain itu, ada dukungan pembiayaan dari perbankan senilai Rp89 triliun serta fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian lebih dari Rp100 triliun. “Tahun depan, anggaran pertanian reguler mencapai Rp40 triliun, terbesar dalam sejarah. Ini bukti nyata keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada sektor pertanian,” tegasnya.
Dengan dukungan itu, Amran optimistis bahwa target swasembada pangan nasional akan segera terwujud. Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk mempercepat capaian swasembada.
“Indonesia seperti janji Bapak Presiden, awal kita swasembada 4 tahun, kemudian 3 tahun, kemudian 1 tahun. Insya Allah kalau tidak ada aral melintang, tiga bulan ke depan kita bisa umumkan bahwa Indonesia swasembada dalam waktu yang sangat singkat,” jelasnya penuh harap.
Harapan Daerah
Langkah pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian mendapatkan apresiasi langsung dari Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang. Menurutnya, perhatian yang diberikan akan mempercepat proses mewujudkan Kaltara sebagai pusat pangan dan ekspor komoditas unggulan.
“Semoga petani semakin berjaya dan sejahtera dalam mewujudkan Kaltara sebagai lumbung pangan nasional sekaligus pusat komoditas ekspor,” ujar Zainal.
Perubahan Paradigma
Pernyataan Amran mengenai perubahan paradigma di wilayah perbatasan menjadi sorotan penting. Jika sebelumnya perbatasan kerap diwarnai praktik penyelundupan pangan, kini arah kebijakan menekankan kemandirian produksi.
Hal ini bukan saja menjadi strategi ketahanan pangan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan regional. Amran menegaskan bahwa kunci dari keberhasilan ini ada pada petani.
Dengan dukungan fasilitas, anggaran, dan akses pasar yang lebih baik, petani Kaltara diharapkan mampu meningkatkan produktivitas. Jika target ini tercapai, maka daerah perbatasan yang dahulu dipandang rawan justru akan berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Jalan Menuju Swasembada
Selain menyoroti Kaltara, Mentan juga menggarisbawahi program nasional untuk memperluas lahan tanam di berbagai daerah. Dengan tambahan anggaran dan dukungan kredit, pemerintah optimistis produktivitas pertanian meningkat signifikan.
Cita-cita swasembada pangan yang semula diperkirakan memerlukan waktu empat tahun, kini ditargetkan bisa dicapai dalam waktu jauh lebih singkat. Pernyataan tegas Amran ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa pangan bukan sekadar urusan domestik, tetapi juga bagian dari strategi ekonomi dan diplomasi regional.
Masa depan Kaltara sebagai lumbung pangan nasional sekaligus pintu ekspor ke Malaysia dan negara lain tampak semakin jelas. Dengan potensi lahan, dukungan pemerintah, dan komitmen petani, Kaltara berpeluang menjadi model pembangunan pertanian perbatasan yang sukses.
Langkah pemerintah pusat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto serta pernyataan Mentan Andi Amran Sulaiman menjadi bukti nyata bahwa ketahanan pangan adalah prioritas utama.
Ke depan, jika program ini berjalan sesuai rencana, bukan mustahil Kaltara akan menjadi motor penting dalam mewujudkan swasembada pangan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar ekspor.
