FINANSIALINSIGHT.COM — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai banyak kepala daerah kehilangan kepekaan terhadap kebutuhan riil warga karena belum pernah merasakan naik transportasi umum. Ia menyoroti hal itu dalam Urban Climate Forum 2026 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (16/9).
Bima Arya Sugiarto menyebut pengalaman naik angkutan kota, bus, dan kereta menjadi hal yang jarang dimiliki para kepala daerah. Padahal pengalaman itu yang membentuk pemahaman soal kebutuhan mobilitas warga.
"Sangat banyak kepala daerah yang saya enggak yakin pernah naik angkot, pernah naik bus, pernah naik kereta. Enggak yakin saya," ujar Bima dalam forum tersebut.
Kepekaan Hilang Tanpa Pengalaman Langsung
Menurut Bima, absennya pengalaman itu membuat kepala daerah kehilangan sense terhadap apa yang benar-benar dibutuhkan warganya. Ia menilai masyarakat sangat mendambakan perbaikan layanan mobilitas perkotaan.
Bima menyinggung pengalaman berdesakan di moda transportasi massal seperti KRL. Menurutnya, kondisi itu menggambarkan besarnya kebutuhan publik akan sistem mobilitas perkotaan yang layak.
"Jadi bagaimana sense itu bisa ada bahwa rakyat membutuhkan? Pernah enggak merasakan berdesakan seperti digencet di kaleng sarden, ya, seperti cendol gitu ya, di KRL pergi, maka akan merasakan betapa dahaga warga atas urban mobility begitu mendesak, begitu mendesak," tuturnya.
Kepala Daerah Diminta Tinggalkan Pendekatan Sektoral
Bima juga mendorong kepala daerah tidak lagi terjebak pada pendekatan sektoral yang kaku dalam menangani perubahan iklim. Ia menilai isu iklim dan mobilitas perkotaan butuh kolaborasi lintas wilayah serta perencanaan tata ruang yang matang.
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi. Pendekatan itu dinilainya hanya bisa berjalan jika tata kelola diubah lebih dulu.
"Perubahan iklim ini sangat penting untuk didekati dengan tiga perubahan tata kelola, dari sektoral menuju terintegrasi, melampaui batas administrasi menuju batas yang lebih berorientasi pada kawasan, dan tidak reaktif tetapi antisipatif mulai dari perencanaan," tegas Bima.
Kolaborasi Kawasan Jadi Kunci
Pernyataan Bima menempatkan mobilitas perkotaan sebagai persoalan lintas administrasi, bukan urusan tiap daerah secara terpisah. Angkutan umum yang melintasi batas kota menuntut perencanaan bersama antar-pemda.
Ia menilai pendekatan antisipatif sejak tahap perencanaan lebih dibutuhkan dibanding respons reaktif saat persoalan sudah muncul. Tata ruang yang matang disebut menjadi prasyarat agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan target penurunan emisi.
Urban Climate Forum 2026 sendiri menjadi ajang pertemuan pemangku kepentingan untuk membahas isu iklim dan perkotaan. Kehadiran Bima menegaskan dorongan pemerintah pusat agar daerah memperkuat kapasitas tata kelola kota.