FINANSIALINSIGHT.COM — Langkah kontroversial itu diumumkan dalam rapat dewan keamanan pada Minggu (16/2). De la Espriella memerintahkan aparat kepolisian untuk memulai operasi penangkapan dan deportasi terhadap imigran tanpa dokumen resmi, dengan sasaran awal mereka yang terlibat kejahatan dan kemudian yang statusnya tak terdaftar.
Kebijakan ini menjadi ujian pertama bagi pemerintahan De la Espriella yang baru dilantik awal bulan ini. Kebijakan ini juga menandai perubahan haluan drastis dari era pemerintahan sebelumnya yang lebih fokus membuka jalur legalisasi bagi warga Venezuela.
Dampak pada Komunitas Venezuela
Data Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyebut sekitar 95 persen populasi migran di Kolombia berasal dari Venezuela. Sekitar 2,8 juta warga Venezuela tinggal di negara tersebut, menjadikannya komunitas diaspora Venezuela terbesar di dunia.
Dari jumlah itu, hampir 2 juta orang telah memiliki Izin Perlindungan Sementara (PPT). Namun, sekitar 500.000 lainnya tidak memiliki izin tinggal, dan sebagian besar memegang izin sementara yang telah kedaluwarsa.
Presiden De la Espriella, yang merupakan pendatang baru di dunia politik, menegaskan sikapnya dalam unggahan video di platform X. "Saya tidak akan menerima imigran ilegal, dari mana pun mereka berasal," katanya. "Mereka harus pergi dan dideportasi. Ini keputusan politik yang saya ambil dan bertanggung jawab penuh atasnya."
Kecaman Oposisi dan Tuduhan Populisme
Senator Ivan Cepeda dari Partai Pakta Historis, partai terbesar di Kongres Kolombia, mengecam keras kebijakan tersebut. "Hari ini, De la Espriella menambahkan xenofobia ke dalam semua ciri otoriter, despotik, dan diskriminatif dari kebijakannya," tulisnya di X.
Cepeda juga menyoroti inkonsistensi sikap presiden. Ia menilai De la Espriella berani menargetkan migran Amerika Latin di dalam negeri, tetapi dianggap gagal melindungi warga Kolombia yang dideportasi dari Amerika Serikat.
Anggota Kongres dari Partai Pakta Historis, Maria del Mar Pizarro, mempertanyakan motif di balik operasi ini. "Warga negara asing yang melakukan kejahatan harus dituntut," ujarnya. "Tetapi menganiaya dan mendeportasi seseorang hanya karena status imigrasinya tidak beres adalah populisme, bukan keamanan."
Pizarro juga menyoroti kelemahan teknis kebijakan ini. Dengan panjang perbatasan darat Kolombia-Venezuela yang mencapai sekitar 2.200 kilometer, ia menilai warga Venezuela yang dideportasi akan mudah kembali masuk.
Kekhawatiran di Barranquilla dan Risiko Penganiayaan
Operasi deportasi akan dimulai dengan program percontohan di kota pesisir Barranquilla, yang menampung sekitar 182.000 warga Venezuela. Ketua organisasi advokasi migran Venezuelans in Barranquilla, Juan Carlos Viloria Doria, mengingatkan agar status imigrasi tidak disamakan dengan kriminalitas.
"Kita tidak boleh mengacaukan status imigrasi tidak teratur dengan kriminalitas. Keduanya adalah hal yang sangat berbeda," kata Viloria. Ia mendukung penuntutan bagi pelaku kejahatan, tetapi menekankan hukum harus berlaku sama untuk semua orang tanpa memandang kebangsaan.
Viloria juga mengingatkan risiko penganiayaan politik bagi mereka yang dipulangkan paksa ke Venezuela. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga pemantau HAM telah mencatat praktik represif pemerintah Venezuela, termasuk penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap pembangkang politik.
"Kami memiliki orang-orang yang pergi karena mereka merasa hidup, kebebasan, atau keselamatan mereka terancam," jelas Viloria. "Ditambah lagi dengan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan di sana."
Pemerintah De la Espriella belum merinci jadwal dan mekanisme penuh operasi ini. Pilot project di Barranquilla akan menjadi uji coba sebelum kebijakan diterapkan secara nasional.