FINANSIALINSIGHT.COM — Presiden Prabowo Subianto menegaskan kedekatan personal bukan alasan seseorang kebal hukum, dengan menyebut dua nama yang pernah berada di lingkaran dekatnya. Ia memastikan kepentingan negara ditempatkan di atas hubungan pribadi dalam setiap perkara yang menjerat kolega maupun kader partainya.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak akan melindungi orang-orang dekatnya yang tersandung persoalan hukum. Penegasan itu disampaikan dalam Program Presiden Menjawab, dikutip di Jakarta, Rabu, 16 September 2026.
Kepala Negara mencontohkan Dadan Hindayana, yang pernah menjadi bagian tim sukses dan tim pakarnya sebelum diangkat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Ketika Dadan terseret perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, Prabowo mengaku tidak memberikan pembelaan apa pun.
Dadan Hindayana dan Perkara Program MBG
"Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat di Kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan," kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi Presiden bahwa kedekatan politik tidak menjadi tameng ketika seseorang berhadapan dengan proses hukum. Kepentingan negara, menurutnya, harus berada di atas hubungan personal.
Hotel Sultan dan Sikap terhadap Pontjo Sutowo
Prabowo juga menyinggung persoalan aset Hotel Sultan. Ia mengakui Pontjo Sutowo, pihak yang terkait kepemilikan hotel tersebut, merupakan kawannya.
Meski begitu, hubungan itu tidak membuatnya mengesampingkan kepentingan negara. Pemerintah sebelumnya telah mengambil alih pengelolaan Hotel Sultan melalui Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK).
Istana menegaskan langkah tersebut merupakan pengalihan pengelolaan, bukan penutupan hotel.
"Berapa banyak yang sudah saya serahkan, dan banyak aset yang kita sita? Hotel Sultan itu, wah yang lobi ke saya banyak. Mungkin Pak Pontjo itu dianggap tokoh, dan memang kawan saya juga. Tapi saya nggak ada kawan, ini negara," ujarnya.
Peringatan Sejak Menjabat Menteri Pertahanan
Prabowo mengungkap prinsip serupa telah ia pegang sebelum menjabat Presiden. Saat memimpin Kementerian Pertahanan sejak 2019, ia meminta keluarga dan orang terdekatnya di Partai Gerindra tidak mencari bisnis di lingkungan kementerian.
Setelah menjadi Presiden, ia juga mengingatkan kader Gerindra agar tidak memakai kedekatan dengannya sebagai tameng saat tersandung persoalan hukum.
"Begitu saya jadi Presiden, saya sudah berkata hati-hati, saudara, Gerindra. Jangan karena saya Presiden, kalau kamu salah, saya nggak bisa lindungi kamu. Saya beritahu di depan," kata Prabowo.
Dampak bagi Kader dan Pejabat di Lingkaran Kekuasaan
Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap sejumlah kasus yang melibatkan figur dekat kekuasaan. Penegasan Prabowo menjadi sinyal bahwa ia tidak akan menghalangi proses hukum berjalan.
Bagaimana implementasi sikap tersebut di lapangan masih akan diuji, terutama ketika perkara menjerat nama-nama yang punya akses langsung ke Istana. Publik menantikan konsistensi antara pernyataan dan tindakan aparat penegak hukum.