JAKARTA – Harga minyak dunia yang bertahan di atas US$100 per barel meningkatkan risiko terhadap perekonomian Indonesia. Tekanan dapat merambat ke inflasi, anggaran negara, transaksi berjalan, hingga nilai tukar rupiah.
Pada Jumat (11/9), harga minyak Brent berada di US$106,43 per barel, turun 1,11%. Sementara itu, harga West Texas Intermediate (WTI) berada di US$101,86 per barel, terkoreksi 0,61%.
Lead Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN), Irman Faiz, mengatakan dampak kenaikan harga minyak terhadap Indonesia terutama terlihat melalui tiga jalur, yakni inflasi, fiskal, dan keseimbangan eksternal.
“Kenaikan minyak lebih dulu meningkatkan beban fiskal sebelum sepenuhnya masuk ke inflasi konsumen,” kata Irman sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Menurut dia, tekanan awal akan muncul melalui kenaikan biaya energi dan transportasi yang kemudian dapat merembet ke biaya produksi serta distribusi.
Namun, dampaknya terhadap inflasi konsumen tidak sepenuhnya langsung karena sebagian harga energi domestik masih diatur pemerintah melalui subsidi.
Inflasi Agustus tercatat 3,19% secara tahunan, sedangkan inflasi inti mencapai 2,92% YoY. Keduanya masih berada dalam sasaran Bank Indonesia (BI) sebesar 2,5% plus minus 1%.
Jika harga minyak di atas US$100 per barel bertahan selama beberapa bulan, tekanan dapat berkembang menjadi second-round effect melalui biaya transportasi, logistik, ekspektasi inflasi, dan pelemahan rupiah.
Kondisi tersebut juga mempersempit ruang BI untuk melonggarkan kebijakan moneter. BI pada Agustus mempertahankan BI Rate 5,75%, dengan stabilitas rupiah menjadi salah satu pertimbangan.
Irman memperkirakan BI perlu mempertahankan sikap relatif hawkish. Jika tekanan eksternal dan harga minyak terus berlanjut, BI Rate berpotensi mencapai sekitar 6,25% pada akhir 2026.
“Kenaikan harga minyak akan menjadi persoalan moneter ketika mulai memengaruhi ekspektasi inflasi dan stabilitas Rupiah,” ujarnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Dari sisi fiskal, asumsi Indonesia Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 berada di US$70 per barel, sedangkan ICP Juli telah mencapai US$81,68 per barel. Untuk RAPBN 2027, pemerintah menggunakan asumsi sekitar US$75 per barel.
Irman menilai ICP pada kisaran US$80-90 per barel masih dapat dikelola apabila kenaikan berlangsung sementara. Namun, tekanan fiskal akan semakin besar jika ICP bertahan di kisaran US$90-100 per barel atau lebih selama beberapa bulan.
Pemerintah dalam kondisi tersebut memiliki sejumlah opsi, mulai dari menambah subsidi dan kompensasi, melakukan realokasi belanja, hingga menyesuaikan harga energi domestik.
Berdasarkan estimasi dalam dokumen fiskal pemerintah, setiap kenaikan ICP US$1 per barel dapat meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp3,5 triliun. Namun, belanja negara berpotensi naik sekitar Rp10,3 triliun, sehingga defisit dapat melebar sekitar Rp6,8 triliun.
Sebagai negara net oil importer, Indonesia menghadapi tekanan fiskal lebih besar ketika kenaikan harga minyak berlangsung lama.
Pada Januari-Juli, Indonesia mencatat surplus perdagangan US$3,70 miliar. Namun, surplus nonmigas sebesar US$22,45 miliar harus menutup defisit migas yang telah mencapai US$18,75 miliar.
Kenaikan harga minyak akan meningkatkan kebutuhan dolar untuk impor energi. Jika berlangsung lama, kondisi tersebut dapat mempersempit surplus perdagangan dan meningkatkan tekanan terhadap transaksi berjalan.
Tekanan eksternal juga datang dari pasar global. Harga energi yang tinggi berpotensi mendorong inflasi global dan yield US Treasury, sekaligus meningkatkan permintaan terhadap dolar AS.
“Kenaikan harga minyak dapat memperlebar risk premium emerging markets jika diikuti kenaikan yield US Treasury dan arus keluar modal,” kata Irman sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Danamon masih memproyeksikan rupiah berada di sekitar Rp17.963 per dolar AS pada akhir 2026. Namun, risiko pelemahan meningkat apabila Brent bertahan di atas US$100 per barel dalam jangka menengah.
BI masih memiliki instrumen untuk menjaga stabilitas rupiah, termasuk intervensi pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), pengelolaan likuiditas, dan instrumen moneter lainnya.
Irman menilai kenaikan harga minyak masih dapat dikelola apabila hanya berlangsung sementara. Namun, risiko makro akan meningkat apabila harga tersebut bertahan tinggi dalam waktu lama.
“Risiko terbesar muncul ketika tekanan minyak berlangsung bersamaan dengan pelemahan rupiah, kenaikan yield global, dan memburuknya external balance,” katanya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
