FINANSIALINSIGHT.COM — Kebijakan insentif kendaraan listrik roda dua yang sebelumnya lebih besar, kini resmi turun menjadi Rp3 juta. Langkah ini langsung menuai kritik dari pengamat otomotif, yang menilai nominal tersebut tidak akan banyak mengubah keputusan pembeli di segmen motor 110-125cc — kelas yang selama ini menjadi tulang punggung pasar otomotif nasional.
Yannes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif, menegaskan bahwa secara ekonomi potongan Rp3 juta belum cukup kuat untuk mendorong daya beli massal. "Secara ekonomi, insentif Rp3 juta belum cukup kuat mendorong daya beli massal untuk beralih ke motor listrik," ujarnya, Senin (24/8/2026).
Konsumen Entry-Level Lebih Pusingkan DP dan Cicilan, Bukan Hemat Listrik
Karakteristik pembeli motor di kelas menengah-bawah sangat berbeda dengan konsumen kendaraan premium. Bagi mereka, motor adalah alat nafkah sekaligus aset yang harus likuid. Perhitungan jangka panjang seperti penghematan biaya listrik per kilometer bukanlah prioritas utama.
"Keputusan mereka akan sangat ditentukan oleh uang muka, cicilan, dan kepastian nilai jual kembali, bukan hanya penghematan listrik jangka panjang," jelas Yannes. Dengan insentif yang lebih kecil, skema kredit menjadi kurang menarik karena porsi uang muka yang harus disiapkan konsumen tetap tinggi.
Selisih Harga dengan Motor BBM: Masih Jauh, Infrastruktur Belum Membantu
Di kelas 110-125cc, kompetisi harga sangat ketat. Konsumen punya banyak alternatif motor BBM dengan banderol yang sudah teruji puluhan tahun. Pemangkasan insentif ini membuat jarak harga antara motor listrik dan motor konvensional tetap menjadi penghalang utama.
Kondisi ini diperparah dengan kesiapan infrastruktur pendukung yang belum merata. Kekhawatiran soal ketersediaan baterai dan lokasi pengecasan di berbagai daerah masih menjadi pertimbangan tambahan yang membuat calon pembeli ragu untuk pindah. Artinya, meski ada potongan Rp3 juta, mental block terhadap ekosistem masih kuat.
Target Adopsi Motor Listrik Berpotensi Meleset
Dengan kombinasi selisih harga yang masih lebar dan infrastruktur yang belum siap, target pemerintah untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik nasional berisiko meleset. Insentif yang ada saat ini belum mampu mengkompensasi kekurangan dari sisi ekosistem.
Pekerjaan rumah ini ada di pemerintah: mengkaji ulang besaran nominal dan skema penyaluran yang lebih tepat sasaran. Tanpa perubahan signifikan, motor listrik akan tetap menjadi pilihan kedua bagi mayoritas konsumen Indonesia, bukan kendaraan utama harian.
Kesimpulannya, insentif Rp3 juta hanyalah plester, bukan solusi. Selama harga beli dan kekhawatiran infrastruktur tidak dibereskan, motor BBM tetap tak tergoyahkan di segmen paling laris di Tanah Air.
