JAKARTA - Pemerintah semakin memperkuat komitmen terhadap pemenuhan gizi nasional melalui peningkatan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun 2026.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa anggaran tersebut ditetapkan sebesar Rp 268 triliun, meningkat sekitar Rp 50,1 triliun dibandingkan pagu indikatif sebelumnya senilai Rp 217,8 triliun.
Kenaikan ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan program prioritas yang menyasar anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita secara lebih optimal.
"Jadi pada pagu indikatif akan mendapatkan Rp 217 triliun menjadi Rp 268 triliun dan ini bertambah sekitar Rp 50,1 triliun," kata Dadan Hindayana saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI.
Peningkatan anggaran ini sekaligus memperkuat peran BGN dalam mengelola program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai inisiatif lain yang mendukung ketahanan gizi masyarakat.
Alokasi Anggaran Berdasarkan Program
Dari total anggaran Rp 268 triliun, Rp 34,493 triliun dialokasikan khusus untuk program MBG yang ditujukan kepada anak sekolah. Program ini menjadi fokus utama karena menyasar generasi muda sebagai penerima manfaat langsung yang membutuhkan asupan gizi seimbang.
Selain itu, dana sebesar Rp 3,1 triliun disiapkan untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita, untuk menjamin pemenuhan gizi sejak usia dini. Anggaran ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kelompok rentan yang berperan penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia masa depan.
Dukungan Infrastruktur dan Digitalisasi
Tak hanya alokasi program, BGN juga menyiapkan anggaran Rp 3,9 triliun untuk belanja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam program gizi nasional. Digitalisasi MBG juga mendapat perhatian khusus dengan anggaran Rp 3,1 triliun, bertujuan mempermudah monitoring, distribusi, dan pengelolaan data program.
Selain itu, Rp 280 miliar dialokasikan untuk promosi, edukasi, kerja sama, dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan tambahan Rp 700 miliar disiapkan untuk pemantauan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM.
Sistem dan Tata Kelola
Sebesar Rp 412,5 miliar akan digunakan untuk pengembangan sistem dan tata kelola, termasuk pemanfaatan data status gizi yang dikelola Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Koordinasi penyediaan dan penyaluran gizi juga didukung dengan anggaran Rp 3,8 triliun, meliputi gaji akuntan, ahli gizi, serta pelatihan penjamah makanan di setiap Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG).
Klasifikasi dan Fungsi Anggaran
Dari total anggaran, 95,4 persen atau sekitar Rp 255,5 triliun difokuskan untuk program pemenuhan gizi nasional, sedangkan 4,6 persen atau Rp 12,4 triliun dialokasikan untuk dukungan manajemen.
Secara fungsional, 83,4 persen anggaran masuk ke fungsi pendidikan senilai Rp 223,5 triliun, 9,2 persen untuk kesehatan senilai Rp 24,7 triliun, dan 7,4 persen atau Rp 19,7 triliun untuk fungsi ekonomi.
Sementara itu, dari sisi belanja, 97,7 persen merupakan belanja barang, 1,4 persen belanja pegawai, dan 0,9 persen belanja modal. Berdasarkan kategori operasional, 2,9 persen dialokasikan untuk kegiatan operasional, sedangkan 97,1 persen merupakan belanja non-operasional.
Dampak Program BGN bagi Anak dan Ibu
Program ini diyakini akan memberikan dampak signifikan bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh Indonesia. Ketersediaan gizi yang memadai menjadi fondasi penting untuk tumbuh kembang generasi penerus, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Dengan anggaran yang lebih besar, BGN dapat memperluas jangkauan program MBG, meningkatkan kualitas distribusi, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan seluruh penerima manfaat menerima asupan gizi sesuai kebutuhan.
Sinergi Antar Kementerian
Keberhasilan program ini tidak terlepas dari sinergi antara BGN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta pemerintah daerah. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci utama dalam memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, seluruh pemangku kepentingan dapat menjalankan fungsi masing-masing secara optimal. Pemerintah berharap pemantauan, edukasi, serta program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan serentak untuk memperkuat ketahanan gizi nasional.
Masa Depan Gizi Anak dan Ibu
Peningkatan anggaran BGN tahun 2026 menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperkuat pemenuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dengan fokus yang jelas, dukungan infrastruktur, digitalisasi, dan koordinasi lintas kementerian, program ini diharapkan mampu menciptakan generasi sehat dan berkualitas.
Langkah ini juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menempatkan sektor gizi sebagai prioritas strategis dalam pembangunan nasional. Keberhasilan program ini akan berdampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan Indonesia secara keseluruhan.
