JAKARTA - Pemerintah mulai mengarahkan Papua menjadi salah satu wilayah kunci dalam pengembangan bahan baku bioetanol untuk campuran bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin. Langkah ini dinilai strategis karena bukan sekadar menambah pasokan energi alternatif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi domestik.
Rencana tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pusat-pusat produksi lama di Pulau Jawa, melainkan juga menyiapkan daerah dengan potensi lahan luas agar bisa menjadi sumber bahan baku baru. Dengan begitu, ketersediaan bioetanol di masa depan tidak bergantung pada satu wilayah saja, melainkan ditopang oleh beberapa basis produksi yang tersebar.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebut Papua ditargetkan mampu memproduksi hingga 300.000 kiloliter (KL) bahan baku bioetanol setiap tahun.
Papua Diproyeksikan Produksi 300.000 KL Bioetanol per Tahun
Eniya menyampaikan, informasi yang diterima pihaknya menunjukkan Papua dipersiapkan untuk menghasilkan pasokan bahan baku bioetanol dalam jumlah besar. Namun, pengembangan di lapangan saat ini masih berada pada tahap awal.
"Kalau yang Papua itu informasi yang disampaikan ke kami targetnya adalah membuat 300.000 kiloliter per tahun tetapi kan bahan bakunya sekarang baru bibit, baru pembibitan yang diperbanyak diperluas seperti itu masih jauh sih," ujar Eniya di Gedung DPR RI, dikutip Jumat (30/1/2026).
Pernyataan ini menggambarkan bahwa target tersebut merupakan proyeksi yang membutuhkan proses panjang. Tahapan pembibitan yang masih berlangsung berarti program Papua belum masuk fase produksi skala industri. Namun demikian, target yang sudah dipatok memberi sinyal bahwa pemerintah menempatkan Papua sebagai salah satu pilar penting dalam peta jalan pengembangan bioetanol nasional.
Dorongan Pengembangan di Luar Jawa untuk Tekan Biaya Logistik
Selain Papua, pemerintah juga mendorong penguatan sumber bahan baku dan pembangunan pabrik bioetanol di berbagai wilayah di luar Pulau Jawa. Hal ini dipertimbangkan karena persoalan logistik dapat menjadi tantangan besar jika produksi terpusat hanya di satu lokasi.
Pasalnya, jika bioetanol diproduksi jauh dari wilayah yang membutuhkan, biaya distribusi bisa membengkak dan membuat harga menjadi tidak kompetitif. Karena itu, pengembangan bioetanol diarahkan lebih dekat dengan sumber bahan bakunya.
Kalimat tersebut menunjukkan pemerintah sedang melakukan perhitungan bertahap (exercise) terkait implementasi, termasuk menentukan wilayah prioritas berdasarkan ketersediaan sumber bahan baku. Dengan strategi ini, pengembangan bioetanol diharapkan berjalan lebih efisien karena produksi dan pengolahan dilakukan di wilayah yang memang memiliki sumber daya pendukung.
Regulasi Tegas: Bahan Baku Bioetanol Wajib dari Dalam Negeri
Dalam pengembangan bioetanol, pemerintah menegaskan satu prinsip utama: bahan baku harus berasal dari dalam negeri. Impor bahan baku tidak diperbolehkan sesuai regulasi yang berlaku. Aturan ini menjadi bagian penting untuk memastikan pengembangan bioetanol benar-benar memberi dampak pada ekonomi domestik, termasuk petani dan industri pengolahan.
Ia pun menegaskan bahwa untuk bahan baku bioetanol harus berasal dari dalam negeri dan tidak diperbolehkan impor sesuai regulasi yang berlaku.
Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa saat ini bahan baku yang paling tersedia masih berasal dari molases atau tetes tebu. Namun, pemerintah juga membuka peluang bahwa bahan baku bioetanol bisa berasal dari sumber lain, tergantung pada ketersediaan dan perhitungan keekonomian di tiap daerah.
Selain memastikan pasokan lokal, pemerintah juga sedang mengkaji struktur harga dari berbagai sumber bahan baku. Artinya, bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga seberapa layak bahan baku tersebut secara ekonomi untuk diproduksi dalam skala besar.
Strategi Bioetanol untuk Kurangi Impor dan Perkuat Ketahanan Energi
Secara garis besar, pengembangan Papua sebagai basis bioetanol menjadi bagian dari strategi besar transisi energi dan ketahanan energi nasional. Bioetanol yang dicampurkan ke bensin diharapkan bisa mengurangi porsi impor BBM, terutama pada jenis bensin yang selama ini kebutuhannya tinggi.
Dengan adanya target produksi hingga 300.000 KL per tahun dari Papua, pemerintah tampak ingin memastikan pasokan bioetanol tidak hanya mengandalkan sumber tradisional. Apalagi, jika pengembangan dilakukan merata di berbagai wilayah, maka sistem pasokan energi akan lebih kuat karena tidak terpusat.
Di sisi lain, tahapan yang masih berupa pembibitan menunjukkan bahwa pemerintah perlu konsisten dalam mengawal implementasi. Mulai dari perluasan bibit, kesiapan lahan, pembangunan pabrik, hingga sistem distribusi, semuanya harus berjalan beriringan agar target produksi tidak berhenti sebatas rencana.
Ke depan, penguatan bioetanol dari Papua dan wilayah lain di luar Jawa diharapkan mampu menjadi salah satu jawaban atas tantangan energi nasional: kebutuhan BBM yang terus meningkat, tekanan impor, dan tuntutan untuk mulai beralih pada energi yang lebih berkelanjutan.